Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan menyampaikan pendapatnya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap dampak dari zona pelarangan penjualan rokok yang ditetapkan di sekitar tempat pendidikan dan area bermain anak-anak.
Menurutnya, perluasan daerah kawasan tanpa rokok ini dapat memengaruhi pedagang kecil yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi Jakarta. Kebijakan ini berpotensi mengurangi perdagangan di pasar tradisional dan memutus rantai ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
“Pedagang kecil berperan penting dalam stabilitas ekonomi Jakarta,” tegasnya. Jika pembatasan penjualan ini dilaksanakan, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan omzet dan berpotensi meningkatnya pengangguran yang tidak terdata.
Rizal mengemukakan bahwa pasal-pasal dalam Raperda tersebut kurang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Ia menekankan pentingnya memahami dampak dari kebijakan ini terhadap sektor informal yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi di perkotaan.
“Kondisi tersebut berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat,” lanjutnya. Rizal juga menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah yang berkurang drastis dari sektor tembakau merupakan sinyal bagi pemerintah untuk berpikir secara fiskal.
Dari sudut pandangnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam transisi kebijakan fiskal. Ia mengusulkan agar pemaksimalan pajak tembakau dilakukan demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mengurangi pendapatan tanpa menyediakan alternatif yang memadai,” ucap Rizal. Oleh karena itu, Raperda KTR diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Dampak Kebijakan Terhadap Pedagang Kecil dan Ekonomi
Pelarangan penjualan rokok di sekitar sekolah dan taman bermain dapat berdampak luas pada pedagang kecil. Mereka yang bergantung pada penjualan tersebut mungkin akan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.
Ekonomi rakyat yang bersandar pada sektor informal berisiko mengalami gangguan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi daya beli masyarakat.
Lebih dari itu, Rizal menunjukkan bahwa langkah-langkah ini dapat mengakibatkan efek domino yang jauh lebih besar. Penurunan omzet dapat berujung pada peningkatan pengangguran dan ketidakpastian ekonomi di kalangan masyarakat kecil.
Strategi untuk Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Kesehatan
Rizal menekankan bahwa strategi fiskal yang gradual sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pedagang dan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan memaksimalkan pajak hasil tembakau, pemerintah dapat menciptakan sumber pendanaan baru untuk program-program sosial. Ini mencakup dukungan bagi pedagang kecil dan penguatan ekonomi lokal.
Pemerintah harus berupaya untuk tidak hanya menerapkan larangan, tetapi juga menyediakan solusi alternatif. Langkah ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak merasakan keterpurukan ekonomi yang lebih dalam.
Kesehatan Publik sebagai Prioritas Utama
Sementara sektor ekonomi tidak boleh diabaikan, kesehatan publik tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan Raperda KTR. Upaya untuk mengurangi konsumsi rokok seharusnya ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
Kesehatan masyarakat yang lebih baik akan berdampak positif pada produktivitas, sehingga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan dialog antara berbagai pihak.
Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan baik kesehatan maupun ekonomi dapat berkembang secara harmonis.
