Kegiatan pemerintah dalam menyalurkan dana kepada daerah merupakan langkah penting untuk memperkuat pembangunan dan mendukung program-program yang diusung oleh pemerintah pusat. Pada kesempatan terbaru, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, telah menyerahkan dana sebesar Rp674 miliar sebagai pembayaran utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam menyelesaikan kewajiban yang telah tertunda selama periode 2023–2024.
Penyerahan dana ini dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, di Medan. Gubernur Bobby Nasution menekankan bahwa penyaluran DBH ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
“Dengan disalurkannya ini, pemerintah daerah bisa menyelesaikan pembayaran ke pihak ketiga yang sebelumnya tertunda, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan lancar,” tutur Bobby Nasution. Penyerahan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam menciptakan sinergi yang lebih baik di antara semua pihak yang terlibat.
Komitmen Pemprov dalam Menyelesaikan Utang Dana Bagi Hasil
Total utang DBH Pemprov Sumut mencapai sekitar Rp2,2 triliun untuk tahun 2023-2024, yang terdiri dari Rp295 miliar untuk tahun 2023 dan Rp1,8 triliun untuk tahun 2024. Gubernur menegaskan bahwa seluruh utang ini akan diselesaikan pada tahun 2025. Komitmen ini sangat penting agar semua pihak dapat bekerja sama dalam pembangunan daerah.
“Total semua utang Pemprov ke daerah itu sekitar Rp3,5 triliun, dan kita berkomitmen akan menyelesaikan ini tahun ini,” imbuh Bobby. Penyelesaian utang ini diharapkan dapat meningkatkan keharmonisan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan provinsi, menciptakan sinergi yang lebih baik demi pembangunan Sumatera Utara.
Dalam konteks ini, pemerintah provinsi sangat berfokus pada penguatan sinergi yang melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan aktif kepala daerah dalam mengelola dana ini menjadi faktor penting agar program-program dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Pertimbangakan Dalam Penyaluran Dana ke Daerah
Meskipun penyerahan dana dilakukan, tidak semua kabupaten/kota akan menerima penyaluran DBH secara penuh. Beberapa daerah akan menerima dana dengan metode beberapa termin karena belum memenuhi sejumlah indikator yang ditentukan. Hal ini merupakan langkah evaluasi yang diambil oleh pemerintah provinsi.
Pertimbangan dalam penyaluran tidak penuh antara lain meliputi kepatuhan terhadap perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, serta dukungan terhadap program-program nasional dan provinsi. Selain itu, pencapaian indikator makro juga berperan penting dalam menentukan besarnya dana yang akan disalurkan kepada masing-masing daerah.
Aspek evaluasi lainnya termasuk pelaporan hasil evaluasi dan inovasi pembangunan daerah. Semua ini bertujuan agar dana yang disalurkan dapat dipergunakan secara optimal demi kepentingan pembangunan masyarakat di setiap daerah.
Meningkatkan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dan Provinsi
Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa tidak ada niatan untuk menahan penyaluran dana ini. Namun, karena adanya berbagai program yang harus dikerjakan, perlu adanya dukungan penuh dari daerah dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat diperlukan dalam hal ini.
“Kami bukan menahan, pemerintahan itu berjenjang. Kepala daerah harus menjalankan program-program yang ada dan mendukung program provinsi serta pusat,” ujar Bobby. Pemahaman ini penting agar semua pihak dapat berkolaborasi secara efektif dalam pembangunan yang saling menguntungkan.
Acara penyerahan ini juga dihadiri oleh seluruh bupati dan walikota se-Sumut serta Sekdaprov Sumut dan pejabat terkait. Keterlibatan semua elemen ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pembangunan.
Dengan adanya dukungan dana ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan ruang gerak pemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Melalui kolaborasi yang baik, sasaran pembangunan akan lebih mudah untuk dicapai.
Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan dana demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, semua langkah yang diambil tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan daerah yang lebih baik.
