Pada tahun 1965, Asia Tenggara hampir menghadapi skenario yang mirip dengan apa yang dialami Amerika Serikat terhadap Venezuela. Malaysia, di bawah kepemimpinan Tunku Abdul Rahman, pernah berencana untuk menahan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, yang saat itu sudah menjabat dan menjadi sosok penting untuk negara tetangga tersebut.
Meskipun konteksnya berbeda, kisah ini memberikan perspektif menarik tentang dinamika politik di kawasan tersebut. Untuk memahami latar belakangnya, perlu ditelusuri bagaimana Singapura pada awalnya merupakan bagian dari jajahan Inggris dan bagaimana hubungan antara Singapura dan Malaysia terbentuk di tengah situasi kolonial yang kompleks.
Pada tahun 1946, Singapura bergabung dengan Federasi Malaya, meskipun negara Malaysia yang utuh belum sepenuhnya terbentuk. Kedua wilayah ini berada dalam pengawasan Inggris dan harus menghadapi berbagai tantangan serta ketegangan dalam perjuangan untuk mencapai kemandirian.
Sejarah Singkat Tentang Ketegangan Politik di Singapura dan Malaysia
Pada 1955, Inggris mengadakan pemilihan umum pertama di Singapura. David Saul Marshall, yang pro-kemerdekaan, terpilih sebagai pemimpin, tetapi masa pemerintahannya tidak berlangsung lama. Ketidakpuasan atas kurangnya otonomi penuh membuatnya mundur, dan digantikan oleh Lim Yew Hock yang lebih pragmatis dalam pendekatan politiknya.
Di bawah pemerintahan Lim Yew Hock, Inggris memberikan otonomi terbatas kepada Singapura, tetapi situasi tetap tidak ideal. Kerusuhan etnis mulai bermunculan, yang menambah ketegangan antara pemimpin Malaysia dan Singapura. Lee Kuan Yew berupaya untuk memperjuangkan hak-hak warga Singapura, yang seringkali berhadapan langsung dengan kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Kuala Lumpur.
Ketegangan yang berkembang menciptakan keyakinan di kalangan para pemimpin Malaysia bahwa Singapura adalah penyebab utama ketidakstabilan. Tunku Abdul Rahman, dalam pandangannya, merasa perlu untuk mengambil langkah tegas terhadap Lee Kuan Yew, pada saat itu tampak sebagai ancaman bagi stabilitas politik Malaysia.
Rencana Penangkapan Lee Kuan Yew dan Reaksi Internasional
Rencana untuk menangkap Lee Kuan Yew dinyatakan dalam arsip yang kini telah dibuka untuk umum. Dalam pertemuan dengan Komisaris Tinggi Inggris, Antony Head, niat Tunku untuk menahan Lee diungkapkan secara jelas. Head memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat mengguncang opini publik dan berisiko membahayakan stabilitas kawasan, terutama di tengah tren komunisme yang berkembang.
Tunku Abdul Rahman tetap bersikukuh pada rencananya, menunjukkan keyakinan yang dalam akan keputusan tersebut. Namun, polisi Inggris yang bertugas di kawasan itu mengingatkan tentang konsekuensi yang lebih besar, termasuk kemungkinan kehilangan dukungan militer dari Inggris yang bisa disusul oleh intervensi dari Indonesia.
Dengan Indonesia yang tengah dalam ketegangan terbuka dengan Malaysia, ancaman tersebut cukup membuat Tunku berpikir ulang. Dengan situasi internasional yang rumit, keputusan untuk melanjutkan rencana penahanan tampaknya semakin tidak masuk akal.
Pergeseran Sikap Tunku Abdul Rahman dalam Menghadapi Krisis
Setelah mempertimbangkan ancaman dari Inggris mengenai potensi dukungan militer yang ditarik, Tunku mulai melihat opsi lain. Dalam situasi yang tak nyaman itu, dia memilih untuk berdamai dengan Indonesia demi kestabilan Malaysia. Pertimbangan pragmatis ini menunjukkan bagaimana faktor eksternal dapat memengaruhi keputusan politik domestik.
Tunku Abdul Rahman menyadari bahwa merelakan Singapura mungkin menjadi solusi terbaik untuk menghindari kekacauan lebih besar. Dengan keputusan ini, militer Inggris tetap dapat memberi dukungan kepada Malaysia tanpa risiko terlibat langsung dalam konflik terbuka.
Oleh karena itu, pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi dikeluarkan dari Federasi Malaysia, serta menjadi negara merdeka. Keputusan ini tidak hanya mengubah arah sejarah Malaysia dan Singapura, tetapi juga menjadi pengingat tentang bagaimana politik regional dipengaruhi oleh hubungan internasional dan dinamika kekuatan.
