Kenaikan harga beras hingga saat ini masih menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Agustus 2025 mencatat adanya lonjakan harga beras di 214 kota dan kabupaten, menandakan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada sekadar produksi. Pengamat pangan dari Universitas Gadjah Mada mempertanyakan efisiensi dalam distribusi dan logistik sebagai penyebab utama kenapa harga beras terus merangkak naik.
Prof. Lilik Sutiarso menjelaskan bahwa produksi padi di Indonesia sebenarnya sangat baik. Menurutnya, data dari lembaga internasional dan nasional memberikan kepercayaan bahwa pasokan beras mencukupi dan tersedia.
Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah distribusi dari daerah produksi ke konsumen. Situasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan berperan besar dalam tantangan ini, di mana daerah-daerah yang terisolasi harus menanggung biaya logistik yang lebih tinggi akibat kendala transportasi.
Mengapa Harga Beras Terus Meningkat di Berbagai Wilayah?
Faktor geografis menjadi salah satu isu utama dalam peningkatan harga beras. Daerah yang jauh dari sentra produksi padi, seperti beberapa wilayah di luar Pulau Jawa, sering kali mengalami lonjakan harga yang signifikan. Hal ini terjadi karena biaya logistik yang tinggi, yang membuat harga sampai ke konsumen menjadi jauh lebih mahal.
Contohnya adalah Kabupaten Boalemo di Gorontalo, yang mencatat kenaikan hampir 9%. Ketergantungan pada pasokan luar daerah dan tingginya ongkos transportasi menjadi beberapa penyebab utama fenomena ini. Begitu juga dengan wilayah lain seperti Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara, yang dikenal memproduksi lebih banyak hortikultura daripada padi.
Di daerah Jawa, Kabupaten Probolinggo juga mengalami lonjakan harga beras. Meskipun secara umum Jawa merupakan lumbung padi nasional, musim kemarau memberikan dampak negatif pada produksi beras lokal dan menyebabkan harga naik.
Tantangan Distribusi di Wilayah Timur Indonesia dan Kepulauan
Di kawasan timur Indonesia, tantangan distribusi lebih kompleks. Kabupaten Paniai di Papua Tengah dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat harus berhadapan dengan akses distribusi yang sulit. Medan pegunungan membuat transportasi menjadi mahal dan tidak efisien, pada akhirnya berdampak pada harga beras di pasar.
Wilayah kepulauan seperti Kabupaten Seram Bagian Timur di Maluku juga mengalami tantangan serupa. Disparitas harga terjadi karena ketergantungan pada transportasi laut yang mahal. Hal ini menambah beban bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan membutuhkan akses ke beras yang terjangkau.
Penting untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien. Memperpendek jarak antara produsen dan konsumen menjadi salah satu solusi jitu untuk menekan harga beras agar lebih terjangkau oleh masyarakat.
Perbaikan Sistem Distribusi dan Peran Badan Pangan Nasional
Prof. Lilik menekankan bahwa perbaikan dalam sistem distribusi beras nasional sangat krusial. Saat ini, peran Bulog sebagai operator dalam tata niaga perberasan cukup vital namun tidak dapat bekerja sendirian. Pada jangka menengah, perlu dibangun sistem pelacakan yang baik untuk memastikan aliran gabah hingga ke konsumen dengan transparan.
Menurutnya, tanggung jawab distribusi dan logistik tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Kementerian Pertanian. Diperlukan lembaga seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dapat berperan sebagai orkestrator dalam menyelesaikan persoalan ini. Bapanas harus memastikan kebijakan pangan nasional dan mengoordinasikan pasokan antarwilayah agar harga beras tetap stabil.
Pentingnya integrasi antara berbagai sektor dalam sistem distribusi pangan juga harus diperhatikan. Keterlibatan pemerintah daerah, aparat pengawasan, dan sektor swasta diharapkan dapat memperkuat kestabilan harga beras di pasaran.
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Indonesia
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan oleh Perum BULOG perlu diperkuat lebih lanjut. Dengan sistem yang baik, diharapkan distribusi beras tidak hanya menjadi efisien tetapi juga dapat menjamin ketersediaan pangan di seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dalam proses distribusi serta pengendalian ongkos logistik adalah kunci utama.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkapkan bahwa meskipun harga beras menunjukkan tren kenaikan, terdapat sinyal positif dari indeks kesejahteraan petani. Dengan ketersediaan beras yang cukup, kendala utama saat ini seharusnya fokus pada perbaikan sistem distribusi.
Kestabilan harga beras sangat esensial bagi masyarakat dan petani. Sebuah sistem yang transparan akan meminimalisasi disparitas harga di berbagai daerah dan memastikan masyarakat terlindungi. Untuk itu, semua pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja secara sinergis demi tercapainya sasaran ini.
