Pada bulan Mei yang lalu, di sebuah acara di Ritz-Carlton Riyadh, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan suatu pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Dia menyatakan bahwa sudah saatnya Suriah mendapatkan kesempatan untuk berkilau kembali, mengisyaratkan rencana untuk mencabut sanksi yang telah memberatkan negara tersebut.
Namun, kurang dari tiga bulan kemudian, situasi berbalik drastis dengan penetapan tarif tinggi yang tidak terduga terhadap Suriah, mencapai 41%. Kebijakan ini memicu berbagai reaksi, menimbulkan tanda tanya mengenai tujuan dan dampaknya terhadap hubungan kedua negara.
Terlepas dari sanksi yang berlaku selama puluhan tahun, data terbaru menunjukkan bahwa perdagangan antara AS dan Suriah masih berlangsung, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Pada tahun 2023, Suriah tercatat mengekspor barang senilai USD 11,3 juta ke AS, sementara nilai impor dari AS hanya mencapai USD 1,29 juta.
Realitas tersebut menunjukkan defisit perdagangan yang dihadapi AS dengan negara yang telah berjuang melewati perang berkepanjangan tersebut. Keputusan untuk menerapkan tarif ini dipandang sebagai bagian dari kebijakan baru yang mengukur tarif berdasarkan defisit perdagangan, meski pemimpin AS belum secara resmi menanggapi isu ini.
Konsekuensi Ekonomi bagi Suriah dan Hubungannya dengan AS
Penerapan tarif 41% ini bukan hanya sekadar angka; ia merupakan konsekuensi nyata yang dirasakan oleh Suriah. Dalam konteks ekonomi negara yang telah melewati masa-masa sulit, tarif ini akan semakin memperburuk situasi yang ada.
Para analis memproyeksikan bahwa kebijakan tersebut akan menghalangi investasi asing yang sangat dibutuhkan untuk rekonstruksi. Suriah, pasca-konflik, perlu dukungan luar untuk membangun kembali infrastrukturnya yang hancur.
CEO Gulf State Analytics, Giorgio Cafiero, mengemukakan bahwa setelah bertahun-tahun menderita akibat perang, Suriah butuh suntikan modal dari luar. Kebijakan tarif yang tinggi ini berpotensi membatasi kerjasama perdagangan yang selama ini sudah sangat minim.
Singkatnya, forum internasional seharusnya menjadikan Suriah sebagai fokus investasi, terutama ketika negara tersebut sedang dalam posisi transisi politik. Namun, dengan adanya tarif baru tersebut, harapan akan dukungan dari AS tampak semakin suram.
Strategi Kebijakan Perdagangan AS dalam Menghadapi Negara-negara Crisis
Di tengah ketidakpastian global, kebijakan perdagangan sering kali menjadi instrumen bagi negara-negara untuk mengekspresikan posisi politik mereka. Dalam hal ini, keputusan AS untuk mengenakan tarif tinggi terhadap Suriah bisa dilihat sebagai upaya untuk menekan negara yang dianggap tidak mematuhi norma internasional.
Tarif yang diperkenalkan dapat dipahami sebagai reaksi terhadap keadaan di Suriah, di mana kekacauan politik dan sosial masih menjadi masalah utama. Namun, apakah langkah ini benar-benar efektif dalam mencapai tujuan diplomatik yang ingin dicapai AS?
Eksperts menyarankan bahwa AS seharusnya mempertimbangkan pendekatan diplomatik yang lebih konstruktif. Membangun hubungan perdagangan dengan Suriah dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan aman, tidak hanya bagi warga Suriah tetapi juga untuk kawasan tersebut.
Dalam konteks ini, cara berpikir yang kaku dan penalti melalui tarif tinggi lebih cenderung menghasilkan ketegangan yang berkepanjangan. Pendekatan yang lebih humanis dan bertumpu pada investasi mungkin menjadi solusi yang lebih efektif.
Peluang untuk Rekonstruksi dan Pemulihan Suriah di Masa Depan
Suriah, meskipun berada di ambang kehancuran, memiliki potensi untuk bangkit kembali. Dengan potensi sumber daya dan populasi yang tangguh, masa depan Suriah bergantung pada strategi pemulihan yang tepat. Namun, untuk itu diperlukan kolaborasi antara negara-negara maju dan Suriah.
Fluktuasi kebijakan perdagangan AS menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk dialog antara negara-negara yang terlibat. Suriah perlu mengajak komunitas internasional untuk terlibat dalam usaha rekonstruksi, mengingat bahwa stabilitas kawasan berurusan dengan kesejahteraan rakyat Suriah.
Selanjutnya, keterlibatan yang lebih dalam dari lembaga internasional bisa memberikan perspektif baru ketika berbicara tentang rekonstruksi. Alih-alih menghukum, mungkin sudah saatnya para pemimpin dunia berfokus pada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
Dengan pendekatan yang tepat, serta dorongan untuk menarik investasi asing, Suriah bisa jadi sebuah model pemulihan pasca-konflik yang berhasil. Namun, hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak.
