Kemarin, Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, membantah keterlibatannya dalam Sydney Marathon 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Australia. Penjelasan ini disampaikan setelah namanya dikabarkan terdaftar sebagai peserta dalam ajang marathon tersebut.
Misbakhun menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran untuk marathon kategori World Major Marathon, seperti Sydney Marathon, memang harus dilakukan setahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini menegaskan bahwa tidak mungkin dia terlibat dalam acara tersebut.
“Soal terdaftar sebagai peserta marathon itu karena mekanisme pendaftaran marathon dalam kategori World Major Marathon seperti Sydney itu harus setahun sebelumnya. Sydney Marathon hari Minggu 31 Agustus 2025 besok,” ungkap Misbakhun kepada wartawan. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak berpartisipasi dalam acara itu.
Politisi dari Partai Golkar ini juga mengkonfirmasi bahwa dirinya di Australia bukan untuk berpartisipasi dalam acara marathon, melainkan untuk menjalankan tugas resmi. “Saya pastikan tidak ikut,” tegasnya, memperjelas perannya dalam kunjungan kerja saat ini.
Selain itu, Misbakhun menjelaskan bahwa kunjungan kerjanya bersama anggota Komisi XI DPR ke Sydney dan Canberra, Australia, sudah direncanakan jauh sebelum aksi demonstrasi di Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda yang telah dijadwalkan sejak lama dan bukan untuk merespon situasi di tanah air.
“Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agenda-nya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta,” tambah Misbakhun, menekankan pentingnya kunjungan ini dalam konteks tugasnya sebagai wakil rakyat.
Profil Kunjungan Kerja Komisi XI DPR ke Australia
Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Australia berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2025. Dalam kunjungan ini, mereka mengunjungi berbagai lembaga terkait keuangan dan ekonomi di Australia. Ini termasuk Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.
Agenda kunjungan tersebut dirancang untuk memperkuat kerjasama dan memahami praktik terbaik di bidang manajemen keuangan. Misbakhun menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan kesempatan untuk belajar dari sistem keuangan di negara lain, termasuk tantangan yang dihadapi.
Memahami kebijakan keuangan yang diterapkan di Australia menjadi prioritas utama dalam kunjungan ini. Dengan mengadopsi beberapa elemen dari kebijakan tersebut, diharapkan DPR dapat memperbaiki praktik dan kebijakan di tanah air.
Selain pembelajaran yang didapat, anggota Komisi XI juga melakukan dialog dengan mitra kerja di Australia. Pertemuan ini dirancang untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dan dialog terbuka dalam membahas isu-isu keuangan dan ekonomi yang relevan.
Signifikansi Momentum Kunjungan di Tengah Aksi Protes
Kunjungan kerja ini menjadi lebih signifikan mengingat adanya aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta terkait tuntutan penghapusan tunjangan mewah bagi anggota DPR. Meskipun ditujukan untuk menjalankan tugas resmi, situasi ini memberikan tantangan tersendiri bagi anggota DPR.
Walaupun situasi di tanah air memanas, Misbakhun menegaskan pentingnya kunjungan tersebut dan percaya bahwa tugas mereka tidak terganggu oleh protes tersebut. “Semua agenda dan jadwal resmi Komisi XI sudah selesai dan dalam posisi perjalanan pulang,” tutupnya.
Kunjungan semacam ini diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat tetapi juga mencerminkan keseriusan DPR dalam menjalankan tugas mereka di tengah tantangan. Ini adalah langkah untuk menunjukkan bahwa lembaga legislatif tetap fokus pada tanggung jawabnya meskipun ada tekanan dari masyarakat.
Keberadaan mereka di luar negeri juga menjadi catatan penting untuk menjaga komunikasi dengan konstituen. Dalam era di mana informasi dapat dengan cepat menyebar, penting bagi anggota DPR untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil, termasuk kunjungan kerja seperti ini.
Kesimpulan Mengenai Tanggung Jawab Anggota DPR RI
Kunjungan kerja Komisi XI ke Australia adalah bukti nyata dari komitmen anggota DPR untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman di bidang keuangan dan ekonomi. Meskipun berada di tengah ketegangan politik di tanah air, mereka tetap melaksanakan tugas penting ini dengan serius.
Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa kegiatan resmi ini adalah bagian dari tanggung jawab legislatif mereka. Melalui kunjungan ini, diharapkan bisa terbentuk kebijakan yang lebih baik dan mendekatkan DPR kepada rakyat.
Dengan adanya pembelajaran dari negara lain, diharapkan DPR dapat mengambil keputusan berdampak positif bagi masyarakat di Indonesia. Kini, saatnya DPR untuk menyampaikan hasil kegiatan mereka dan menjelaskan nilai tambah yang didapat dari kunjungan tersebut.
Sebagai anggota DPR, tanggung jawab tidak hanya selesai di ruang sidang, tetapi juga meliputi upaya untuk mendalami dan menerapkan praktik terbaik dari berbagai belahan dunia. Semoga dengan adanya kunjungan seperti ini, pemahaman dan langkah yang diambil dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
