Pemerintah Rusia mengumumkan bahwa mereka tidak lagi terikat oleh batasan jumlah hulu ledak nuklir setelah berakhirnya perjanjian pengendalian senjata terakhir dengan Amerika Serikat, New START, pada tanggal 5 Februari 2026. Keputusan ini menandai berakhirnya pengawasan terhadap arsenal nuklir yang selama bertahun-tahun berfungsi untuk menjaga keseimbangan strategis antara kedua negara besar tersebut.
Dengan diakhirinya New START, kedua kekuatan nuklir terbesar dunia kini bebas dari berbagai larangan, termasuk batasan jumlah hulu ledak dan transparansi senjata. Hal ini menghilangkan mekanisme inspeksi yang selama ini berfungsi untuk mencegah potensi eskalasi konflik yang lebih besar.
Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan karena meningkatkan risiko ketegangan global. Dalam sejarah, kita sudah menyaksikan betapa berbahayanya ketidakpastian dalam pengendalian senjata nuklir dan bagaimana hal itu pernah membawa dunia ke ambang kehancuran.
Sejarah Ketegangan Nuklir dan Krisis Rudal Kuba
Sejak tahun 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang kini tersisa Rusia, telah menjadi pemegang senjata nuklir terbesar di dunia. Awalnya, senjata-senjata ini ditempatkan jauh dari wilayah lawan, sehingga tidak menimbulkan ancaman langsung.
Namun, pada tahun 1962, ketegangan meningkat drastis. Di bulan Juli tahun itu, AS mulai mencurigai adanya aktivitas militer yang tidak biasa dari Uni Soviet di Kuba. Kecurigaan ini semakin menguat ketika laporan dari pesawat pengintai mengungkapkan adanya pembangunan fasilitas militer yang mencurigakan di pulau tersebut.
Puncaknya terjadi pada 14 Oktober 1962, saat foto-foto udara menunjukkan bahwa Uni Soviet telah menempatkan rudal balistik nuklir di lokasi peluncuran di Kuba. Ini menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat, mengingat jarak keduanya hanya sekitar 150 km.
Dengan situasi yang semakin tegang, presiden AS saat itu, John F. Kennedy, merasa terpaksa untuk mengambil tindakan. Rudal-rudal ini dapat menyerang sebagian besar wilayah timur Amerika hanya dalam hitungan menit. Namun, Uni Soviet mengklaim bahwa penempatan rudal itu berdasarkan kesepakatan antara pemimpin Soviet Nikita Khrushchev dan Fidel Castro, pemimpin Kuba.
Tindakan tersebut merupakan respons terhadap penempatan rudal AS di Turki, yang dekat dengan wilayah Soviet. Meski demikian, Kennedy menilai penempatan senjata nuklir di Kuba adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan harus segera ditanggulangi.
Dengan cepat, ketegangan meningkat. Kennedy mengumumkan blokade laut terhadap Kuba untuk mencegah masuknya lebih banyak senjata dari Uni Soviet. Tindakan ini dipandang sebagai agresi oleh Khrushchev, yang mengancam dengan balasan yang setimpal.
Puncak Ketegangan dan Jalur Diplomasi
Situasi semakin kritis ketika AS menaikkan status militernya ke DEFCON 2, tingkat kesiagaan militer yang sangat tinggi. Pasukan dan pesawat pengebom nuklir bersiap sedia, sementara para jenderal mendesak Kennedy untuk melancarkan serangan udara terhadap Kuba.
Namun, dalam momen yang sangat genting itu, Kennedy memilih untuk menahan diri dan mencari solusi diplomatik. Melalui negosiasi intens, Uni Soviet setuju untuk menarik rudal-rudalnya dari Kuba, sementara AS secara diam-diam menarik senjata nuklirnya dari Turki sebagai bagian dari kesepakatan.
Keputusan tersebut menghentikan kemungkinan terjadinya perang nuklir antara dua negara besar. Namun, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya komunikasi dan pengendalian senjata dalam mencegah konflik berskala besar di masa depan.
Setelah Krisis Rudal Kuba, kedua negara mulai membangun saluran komunikasi darurat dan merumuskan berbagai perjanjian untuk membatasi senjata nuklir. Perjanjian ini termasuk SALT (Strategic Arms Limitation Talks) pada tahun 1972, START (Strategic Arms Reduction Treaty) pada tahun 1991, dan New START pada tahun 2010, yang terbaru hingga saat ini.
Sekarang, dengan kembalinya ketidakpastian menghadapi kekuatan nuklir, kita dapat belajar dari sejarah untuk mendorong dialog dan kerja sama internasional. Agar dunia tidak terjebak dalam situasi yang berpotensi mengancam kedamaian global, penting bagi setiap negara pemegang senjata nuklir untuk kembali ke meja perundingan dan meletakkan dasar-dasar untuk stabilitas jangka panjang.
Pergeseran kebijakan Rusia juga menunjukkan betapa rentannya dunia terhadap konflik berskala besar ketika mekanisme pengendalian senjata terputus. Sejarah telah memperlihatkan bahwa tanpa aturan yang jelas, situasi dapat dengan cepat berubah menjadi konflik yang lebih serius.
