Di sisi pembiayaan, OIKN memastikan pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Skema pendanaan dilakukan melalui kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Pemerintah juga terus memperkuat dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan dan keberlanjutan kawasan. Salah satunya melalui penandatanganan kontrak pembangunan 24 embung tambahan yang berfungsi sebagai penyedia air baku sekaligus pengendali banjir.
“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026,” ujar Basuki.
Ia menegaskan, akselerasi pembangunan ini menjadi kunci untuk memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang menetapkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
“Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” tutup Basuki.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan salah satu proyek ambisius pemerintah yang tidak hanya melibatkan pembiayaan yang kompleks, tetapi juga memerlukan kerjasama berbagai pihak. Pendanaan yang beragam diharapkan dapat mendukung kelancaran proyek ini, sekaligus mengurangi beban keuangan negara secara signifikan.
Dengan memanfaatkan swasta dan KPBU, pemerintah tidak hanya bisa mempercepat pembangunan, tetapi juga menarik investasi asing. Ini adalah langkah strategis yang dianggap perlu untuk menjamin kelangsungan proyek dan menjadikan IKN sebagai kawasan yang mampu bersaing secara global.
Perencanaan Infrastruktur yang Mampu Mendukung Kebutuhan Masyarakat
Dalam upaya mempersiapkan infrastruktur IKN, pemerintah telah menggandeng berbagai ahli dan konsultan untuk merancang kota yang ramah lingkungan. Kepala OIKN menjelaskan bahwa pembangunan ini tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.
Keberadaan 24 embung yang sedang dibangun adalah langkah konkret dalam menyediakan air baku yang cukup bagi masyarakat. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun dapat memastikan ketersediaan air bersih dan mengendalikan risiko banjir yang mungkin terjadi di masa depan.
Pembangunan lingkungan perkotaan yang berkesinambungan adalah salah satu fokus utama pemerintah. Dalam rencana tersebut, penataan ruang yang baik akan memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi semua warga IKN di masa mendatang.
Proyeksi Waktu dan Ruang Lingkup Pembangunan IKN
Menurut Basuki, pembangunan IKN tidak akan dilakukan secara sekaligus, tetapi dibagi dalam beberapa tahap. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tahap dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul di lapangan.
Dimulai dengan proyek infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, diharapkan pada akhir tahun ini sudah ada hasil yang terlihat. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga tengah merencanakan pembangunan hunian baru yang direncanakan mencapai target sebelum tahun 2026.
Tahapan dan pengaturan waktu sangat penting, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan juga misi pembangunan nasional.
Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan IBU Kota yang Inklusif
Kementerian PUPR menyatakan komitmennya untuk membangun IKN yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif. Hal ini terlihat dari rencana pengembangan kota yang mengutamakan aksesibilitas bagi semua kalangan masyarakat.
Setiap bangunan dan layanan publik yang direncanakan mesti memenuhi standar ramah lingkungan. Ini merupakan upaya untuk menjadikan IKN sebagai model dalam pembangunan berkelanjutan yang bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia.
Pembangunan IKN juga diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru. Dengan peluang pekerjaan yang ada, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar dapat meningkat secara signifikan.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi perhatian pemerintah. Dengan melibatkan mereka dalam setiap tahap, diharapkan ada rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengembangan kota yang baru ini.
