Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengungkapkan pendapat tentang pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Ia menilai bahwa hal ini menjadi sangat krusial, terutama di tengah dinamika kebijakan fiskal terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam pernyataannya, Azis menyoroti penurunan pada pos Transfer Keuangan Daerah (TKD), meskipun belanja negara untuk pembangunan di daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan perlu adanya pendekatan baru dalam memahami kebijakan pembangunan.
“Kebijakan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi nominal; harus ada pemahaman tentang perubahan arah kebijakan pembangunan,” katanya. Menurutnya, banyak program kementerian yang kini langsung menyasar daerah melalui mekanisme sektoral, mengubah cara pandang mengenai efektivitas pembangunan.
Perubahan Kebijakan Pembangunan dan Dinamika Fiskal
Azis menegaskan bahwa pembangunan daerah seharusnya tidak bergantung hanya pada besar transfer fiskal. Dengan sinergi yang baik antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia.
“Sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan memiliki dampak positif di lapangan,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa aspek ini merupakan kebutuhan struktural, yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait.
Pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga ditekankan oleh Azis. Menurutnya, Kemendagri harus menjadi fasilitator utama dalam menyatukan arah pembangunan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang merugikan.
Pentingnya Koordinasi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan
Azis menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara kementerian teknis dengan pemerintah daerah sangat diperlukan. Ini untuk memastikan bahwa setiap program nasional memiliki relevansi dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
“Kemendagri harus mampu menjembatani komunikasi dan menyelaraskan prioritas pembangunan,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa hal ini akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang sudah ditetapkan.
Agar kebijakan pengurangan TKD tidak berdampak negatif, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, perencanaan yang matang sangat diperlukan. Jika tidak, hal ini bisa menghambat kemampuan daerah dalam memberikan layanan dasar.
Dampak Pemangkasan TKD terhadap Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Terbatas
Azis menghadirkan peringatan bahwa tanpa koordinasi yang baik, pemangkasan TKD bisa berdampak serius bagi daerah. Ini bisa menghambat kemampuan daerah untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tunjangan Program Penyelesaian Pendukung (P3K).
“Layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan dana. Dengan pemangkasan ini, risiko gangguan layanan menjadi semakin besar,” tuturnya.
Preservasi anggaran yang efisien sangat penting, namun harus diimbangi dengan pendekatan yang bijak terhadap daerah yang kekurangan dana. Tanpa perhatian khusus, banyak daerah akan menghadapi masalah yang lebih besar.
Strategi Sinergi untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan
Strategi sinergi yang baik akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia. Azis percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan di mana saja akan lebih berkualitas dan merata.
Ia menekankan perlunya partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat harus diberdayakan untuk memberikan masukan terhadap program-program yang dijalankan.
“Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat penting agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang ada,” ungkapnya. Dengan demikian, semua pihak bisa memiliki rasa memiliki terhadap program-program tersebut.
Melalui sinergi yang kuat, Azis meyakini bahwa semua tantangan yang ada bisa dihadapi. Komunikasi, perencanaan, dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif.
Kebijakan pembangunan yang baik harus berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Hanya dengan cara ini, pembangunan nasional dapat truly menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
