Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa Zona Integritas (ZI) berperan penting dalam pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Dalam konteks ini, ZI bukan sekadar sertifikasi, melainkan upaya komprehensif untuk memperkuat integritas dan transparansi birokrasi.
Pernyataan Rini disampaikan sebagai respons terhadap penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang jatuh dari 37 menjadi 34. Hal ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk terus berkomitmen dalam memperkuat integritas di lingkungan pemerintahan.
“Zona Integritas Award merupakan langkah pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada instansi yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap integritas,” kata Rini. Penghargaan ini bukan semata-mata untuk mengejar prestisius, tetapi untuk mengedepankan upaya nyata dalam pencegahan korupsi.
KemenPANRB tidak hanya mengakui instansi yang berprestasi, tetapi juga memberikan pembinaan yang berkelanjutan. Melalui berbagai regulasi dan penguatan koordinasi lintas lembaga, pemerintah berupaya membangun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang lebih efektif.
Upaya Terus-Menerus dalam Membangun Integritas Pemerintahan
Dalam upaya pencegahan korupsi, koordinasi antara KemenPANRB, KPK, dan KSP menjadi sangat vital. Rini menekankan pentingnya pembinaan yang berkesinambungan agar setiap inisiatif pencegahan dapat berjalan dengan baik. Setiap pihak dituntut untuk saling berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama.
Dengan pendekatan yang lebih preventif, pemerintah berusaha menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dalam hal ini, transparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Rini juga menjelaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas dalam setiap program pemerintah. Tujuannya adalah untuk membangun “Integrity Island”, atau pulau-pulau integritas, di seluruh instansi pemerintah.
Pentingnya Membangun Budaya Antikorupsi
Penguatan zona integritas dianggap sebagai cara efisien untuk mereduksi praktik korupsi. Dengan sistem pengawasan yang lebih baik, setiap instansi diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini, pada gilirannya, akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.
“Budaya antikorupsi harus dimulai dari unit kerja yang terkecil,” tegas Rini. Pendekatan ini melibatkan semua lapisan instansi, serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan sistem pemerintahan.
Dengan memperluas jangkauan zona integritas di berbagai sektor, diharapkan akan tercipta alat bantu yang membantu mendorong kesadaran kolektif terhadap integritas di tingkat nasional. Rini menginginkan setiap warga negara peduli dan aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
Penghargaan Sebagai Pemicu Semangat Berintegritas
Pemberian Zona Integritas Award diharapkan dapat memotivasi instansi pemerintah lain untuk berkomitmen pada prinsip integritas. Rini mencatat bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai pemicu untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Setiap instansi seharusnya menjadikan penghargaan sebagai tantangan untuk mencapai lebih banyak.
“Kami ingin instansi-instansi lain termotivasi untuk menunjukkan komitmen mereka dalam membangun integritas yang lebih baik,” tambah Rini. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan.
Pembangunan integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bersama setiap individu yang terlibat dalam sektor publik. Dengan kerjasama yang kuat, diharapkan integritas dapat terus ditingkatkan dalam berbagai aspek kehidupan pemerintahan.
